Surat Pembaca, Majalah Tempo 20 Okt 2008

Surat Pembaca

Tanggapan untuk Inke Maris

INKE MARIS mengkritik opini Tempo yang mengutip Rancangan Undang-Undang Pornografi (Tempo, 13-19 Oktober 2008, rubrik Surat). Dia menyebutkan Tempo mengutipnya sepotong-sepotong. Pasal dipenggal di ”materi seksual… yang dapat membangkitkan hasrat seksual”. Seharusnya berlanjut dengan ”dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat”. Bukankah dengan demikian Tempo benar?

Dengan adanya kata sambung ”dan/atau”, yang dimaksud ”materi seksual” oleh rancangan itu bisa punya dua pengertian terpisah. Pertama, yang dapat menimbulkan hasrat seksual antara orang yang satu dan yang lain bisa berbeda-beda. Film biru bagi si A bisa merangsang, tapi menjijikkan bagi si B. Kedua, masyarakat mana yang terlanggar kesusilaannya? Daerah satu dengan yang lain punya perspektif berbeda.

Perlu juga ditanyakan kepada Inke Maris, dalam kondisi apa hasrat seksual itu menjadi sebuah pidana? Bukankah hasrat ini penting dalam kehidupan rumah tangga? Ataukah undang-undang ini menginginkan orang Indonesia frigid, suatu penyakit kehasratan yang serius?

Inke Maris mengatakan, ”ketelanjangan dan/atau mengesankan ketelanjangan” bukan suatu kalimat yang multitafsir. Tempo jelas: yang menimbulkan multitafsir adalah frasa ”mengesankan ketelanjangan”. Kalau ”ketelanjangan” sudah jelas, kenapa masih ada frasa ”mengesankan”? Saya yakin tafsir saya, Inke Maris, dan Tempo juga berbeda.

Pasal 14 mengecualikan materi seksualitas yang dilarang dalam rancangan itu, menurut Inke Maris, adalah seni budaya, ritual, agama. Setelah saya baca, agama tidak disebut dalam pengecualian. Yang dikecualikan: a. seni dan budaya; b. adat-istiadat; dan c. ritual tradisional. Dengan pengecualian ini pun tetap saja rancangan ini menganggap seni budaya, adat-istiadat, dan ritual tradisional yang bermuatan seksual/pornografi suatu tindak pidana kejahatan, hanya dikecualikan dari hukuman. Jelas ini suatu penghinaan luar biasa terhadap daerah-daerah yang memiliki seni budaya, adat-istiadat, dan ritual tradisional tersebut.

Inke Maris mengutip Top Ten Review Internet Statistics. Indonesia berada di urutan ke-7 yang paling banyak mengklik kata ”sex”. Di penjara anak, 80 persen pelanggaran seksual terjadi setelah menonton video porno. Pertanyaan saya: apakah data tersebut dengan jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ”data sex”? Bagaimana dengan sex educational, bagaimana kalau orang dewasa yang mengklik situs tersebut, apakah ini suatu kejahatan?

Di penjara anak, 80 persen pelanggaran seksual terjadi setelah menonton video porno? Apakah ini terjadi karena tidak ada ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pornografi? Jawabannya: bukan! Ketentuan yang menghukum berat peredaran video porno jelas ada dengan sanksi hukum yang tegas. Yang menjadi problem adalah law enforcement di negeri ini memang lemah. Seharusnya ini saja yang diperbaiki.

Kita lihat apa yang sudah jadi fakta. Dengan alasan pembinaan dan penertiban, organisasi tertentu merasa mempunyai wewenang bertindak, mengintimidasi, dan menutup dengan paksa tempat hiburan. Padahal tidak ada satu pun ketentuan hukum yang memberikan wewenang seperti itu kepada mereka. Aksi-aksi anarkistis destruktif tersebut nyaris dibiarkan begitu saja terjadi di hadapan aparat berwenang. Apalagi dengan undang-undang ini, jika nanti disahkan.

Daniel H.T.
Surabaya

Teliti Kembali RUU Pornografi

SAYA khawatir Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pornografi hanya setelah menguji di publik tiga provinsi, yakni Papua, Bali, dan Manado. Saya khawatir jika Dewan menganggap tiga provinsi itu mewakili semua provinsi. Sebab, tiga provinsi itu hanya mewakili bagian Indonesia timur, uji publik di Indonesia bagian barat belum dilakukan.

Tiga provinsi di timur Indonesia itu menolak rancangan ini, sehingga uji publik perlu juga dilakukan di wilayah barat. Rancangan ini adalah niat baik Dewan mengatur bagaimana hubungan individu dalam bernegara. Jangan sampai niat baik itu tak bisa dilaksanakan karena salah memutuskan. Kesimpulan yang tak seimbang akan memberikan hasil yang tak seimbang pula.

SAFRUDIN CHAMIDI, PHD
Tangerang, Banten

Seruan Ikadin

MEMBACA berita yang simpang-siur mengenai kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di media massa, kami khawatir akan mengaburkan inti permasalahan. Kami selaku anggota Ikadin tidak ingin organisasi profesi kami menjadi bulan-bulanan dan menjadi konsumsi publik karena konflik yang sedang terjadi sekarang ini, sehingga menimbulkan citra negatif bagi kami semua. Sebagai Koordinator DPP Ikadin Kalimantan Barat, saya menyerukan:

  1. Ketua DPP Ikadin adalah Dr Otto Hasibuan, SH, MM, yang terpilih dalam musyawarah nasional di Balikpapan, Kalimantan Timur, 31 Mei hingga 2 Juni 2007.
  2. Seluruh cabang Ikadin di Kalimantan Barat hanya mengakui Ikadin di bawah Otto Hasibuan sebagai kepengurusan yang sah dan kami tak mengakui kepengurusan Ikadin tandingan.
  3. Saya mengimbau media massa agar memberi ruang kepada internal kami menyelesaikan konflik ini dengan baik.

ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH
Koordinator Wilayah Ikadin Kalimantan Barat

Solusi Rumah Anggota TNI

SAYA sependapat dengan pernyataan Marsekal Muda Sagom Tamboen, SIP, Kepala Pusat Penerangan TNI, yang dimuat Tempo dalam Surat edisi 15-21 September 2008. Ia menyebutkan antara lain ”… Sekitar 237 ribu orang/keluarga personel TNI hidup mengembara. Hidup dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Sungguh menyedihkan dan mengkhawatirkan….”

Hal ini pernah saya alami karena bapak saya juga tentara (sekarang sudah pensiun, terakhir berpangkat sersan mayor) dan sampai sekarang belum memiliki rumah sendiri. Saat ini orang tua saya numpang di rumah ipar saya. Berkaitan dengan itu, saya punya saran:

  1. Konsep teritorial dihapus, komando daerah militer ke bawah ditiadakan. Gantinya, kembalikan tentara ke barak, ke kesatuan batalion atau kompi. Kumpul jadi satu dalam satu kesatuan atau kesatrian, dengan asrama yang ditempatkan di daerah strategis atau perbatasan. Jadi tentara tidak berpencar dan tidak tercerai-berai sehingga mudah dikumpulkan dan digerakkan kalau terjadi sesuatu yang membutuhkan mereka. Mekanismenya:
    1. Bagi tentara di teritorial tentu tidak mudah ditarik ke barak begitu saja.Yang seperti ini bisa diarahkan untuk menanggalkan baju tentaranya dan beralih menjadi pegawai negeri sipil, polisi, bahkan bisa keluar dari aparat negara dan menjadi wirausaha sejati. Hal ini dalam rangka membangun, memajukan, dan mengamankan daerah tempat mereka tinggal. Biasanya prajurit teritorial juga penduduk asli atau paling tidak memutuskan tinggal di daerah tersebut selamanya.
    2. Bagi prajurit yang masih mau bertugas dipersilakan kembali ke barak hingga pensiun. Lagi pula perlu dievaluasi manfaat keberadaan teritorial untuk saat ini ataupun ke depan. Jangan sampai negara mengeluarkan anggaran banyak untuk menghidupi instansi dan aparatur yang tidak terlalu bermanfaat bagi negara dan masyarakat.
  2. Ke depan, perlu diterapkan wajib militer, terutama untuk warga negara yang mau jadi aparat negara. Jadi kelak, pegawai negeri di semua tingkatan daerah dan segala instansi wajib pernah menjadi tentara. Pada saat menjadi tentara, wajib berada di barak-barak/kesatuan/kesatrian. Tapi, perlu dibatasi lamanya menjadi tentara. Sampai umur 25 tahun, misalnya, bagi yang masuk setelah lulus sekolah menengah atas, dan 30 tahun bagi yang masuk setelah sarjana. Yang lulusan SMA jadi anak buah, yang sarjana jadi atasannya. Dengan demikian, tentara kita adalah manusia-manusia yang kuat dan tangguh fisiknya. Bukan tentara yang lemah karena sampai tua di garis depan. Dan juga perlu dibuat aturan: tidak boleh menikah sebelum melewati umur 25 tahun.
  3. Saat ini dan ke depan memang perlu perbaikan penghasilan seluruh aparatur negara dalam rangka perbaikan taraf hidup bagi tulang punggung negara ini. Paling tidak, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan keluarga, ada yang bisa disisihkan untuk mengkredit rumah, sehingga kelak, kalau sudah pensiun, ada tempat berteduh walaupun hanya ”rumah sangat sederhana sekali”. Konsekuensinya, kalau melanggar norma/aturan/hukum sekecil apa pun, harus dipecat.

Dengan demikian, semoga tidak ada lagi prajurit atau purnawirawan beserta keluarganya yang keleleran. Dan semoga masyarakat, negara, dan bangsa kita semakin maju!

HERSAN
Surabaya

Soal Keterbukaan

EMPAT tahun terakhir kita perlu bangga karena kita hidup dalam kebebasan berekspresi dan berdemokrasi. Kebebasan berekspresi merupakan hakikat dasar manusia. Pada zaman Orde Baru, kebebasan berkumpul dan berserikat dibatasi. Pemerintah Orde Baru lebih suka perkumpulan-perkumpulan yang satu ”warna”. Perkumpulan diawasi perkembangannya dan sepak terjangnya di bawah ”kendali” pemerintah, sehingga kita takut mengutarakan pendapat yang seharusnya.

Kita menyaksikan kala itu penyiaran radio swasta Indonesia tergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia. Pegawai negeri sipil berafiliasi politik ke Golkar. Tentara, purnawirawan, dan keluarganya juga memilih Golkar—tergabung dalam keluarga besar ABRI.

Saat ini, pegawai negeri sipil, tentara, dan keluarga besarnya bebas menyalurkan pilihan-pilihan politik mereka. Begitu juga organisasi profesi, perkumpulan, tidak hanya menginduk pada satu organisasi formal. Keterbukaan ini harus dilanjutkan oleh para pemimpin yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2009.

Nanang Parlindungan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Selamat Kembali, Yubel

KEMBALINYA Yubel Kareni dan Hana Gobay dari Australia ke Indonesia melegakan hati saya. Pada akhirnya saudara kita ini tahu bahwa kepergiannya ke Australia hanya karena bujuk rayu Jacob Rumbiak dan Herman Wanggai. Bantuan terhadap keduanya juga telah dihentikan. Saudara kita dari Papua ini sadar bahwa mereka hanya diperalat oleh Jacob dan Herman, hanya untuk memenuhi ambisi mereka, tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Dari pengalaman tak menentu selama dua tahun di negeri orang, semoga Yubel dan Hana segera bisa kembali menata hidup mereka di Tanah Air. Sebarluaskan pengalaman pahit kepada orang lain agar terhindar dari bujuk rayu yang bertujuan mengusik ketenangan rakyat Papua dan memecah belah persatuan Indonesia.

ANDY MULYANA
Cikarang, Jawa Barat


http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/10/20/SRT/

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: